sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

News editor Nur Khabibi
19/11/2026 17:40 WIB
Bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi. 
UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan
UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

‎Kesepakatan itu diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

‎Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas. 

‎Setelah mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat. 

‎“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

‎“Setuju,” jawab peserta rapat. 

‎“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset kini telah sah menjadi UU. 

(Nur Ichsan Yuniarto)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement