sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

News editor Nur Khabibi
19/11/2026 17:40 WIB
Bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi. 
UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan
UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

IDXChannel - DPR RI meresmikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi Undang-undang.

Terkait pengesahan tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan, jika sudah disahkan maka harus dilaksanakan. 

"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan," kata Tanak, Kamis (18/11/2026). 

Menurutnya, bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi. 

"Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK," kata dia. 

Sebelumnya, DPR RI meresmikan rancangan undang-undang (RUU) Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.

‎Kesepakatan itu diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

‎Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas. 

‎Setelah mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat. 

‎“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

‎“Setuju,” jawab peserta rapat. 

‎“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset kini telah sah menjadi UU. 

(Nur Ichsan Yuniarto)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement