Wagub DKI Instruksikan Penurunan Angka Kemiskinan di Jakarta hingga 0,05 Persen
Reno menetapkan target besar terkait pengurangan kemiskinan nasional, yakni menurunkan angka kemiskinan hingga 0,5–0,8 persen
IDXChannel - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menetapkan target besar terkait pengurangan kemiskinan nasional, yakni menurunkan angka kemiskinan hingga 0,5–0,8 persen dan rasio gini menjadi 0,29–0,32 pada 2045.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan kepada jajarannya dalam kegiatan Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, serta Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (16/7).
Dalam arahannya, Rano menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Maka, target ini menuntut kerja serius dari seluruh daerah, termasuk Jakarta, yang juga telah menetapkan sasaran ambisius melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045, yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00–0,05% dan mencapai rasio gini antara 0,36–0,38 pada 2045,” ujar Rano dalam keterangannya dikutip, Jumat (18/7/2025).
Rano menjelaskan, tantangan kemiskinan di Jakarta tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi semata. Ia menilai Jakarta juga menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan hunian layak, urbanisasi yang cepat, dinamika sosial-politik nasional dan global, serta sistem data yang belum sepenuhnya terpadu.
"Semua ini berdampak langsung pada efektivitas program pengentasan kemiskinan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita perlu memastikan bahwa intervensi yang dirancang benar-benar tepat sasaran, fokus, dan mampu menjangkau kelompok rentan. Pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera harus menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan,” kata dia.
Lebih lanjut, Rano menyebut bahwa periode 2025–2029 adalah fase transformatif yang sangat menentukan pencapaian target Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus memastikan seluruh kebijakan dan programnya benar-benar mendorong pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan agar mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya menjadi penerima manfaat semata.
Ia berharap forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, menajamkan rencana, dan merumuskan rekomendasi yang berdampak nyata, sehingga dapat mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Semoga diskusi kita hari ini menghasilkan rumusan yang komprehensif, aplikatif, dan berorientasi pada dampak. Saya berharap hasil forum ini segera dituangkan dalam berita acara dan menjadi bagian dari dokumen RPKD dan RAT yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub),” katanya.
(kunthi fahmar sandy)
