AALI
9675
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
2380
ACES
790
ACST
169
ACST-R
0
ADES
7525
ADHI
835
ADMF
8050
ADMG
173
ADRO
2980
AGAR
324
AGII
2040
AGRO
730
AGRO-R
0
AGRS
123
AHAP
56
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1540
AKRA
1055
AKSI
296
ALDO
840
ALKA
298
ALMI
292
ALTO
202
Market Watch
Last updated : 2022/06/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.01
-0.45%
-2.45
IHSG
6991.08
-0.36%
-24.98
LQ45
1006.36
-0.43%
-4.38
HSI
22124.19
-0.47%
-105.33
N225
26984.14
0.42%
+112.87
NYSE
14835.30
0.16%
+23.75
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,840
Emas
871,109 / gram

Abaikan Prudentialitas Dalam Pembiayaan Batu Bara, MAKI: Masuk Kategori Korupsi!

BANKING
Taufan Sukma/IDX Channel
Rabu, 25 Mei 2022 06:31 WIB
sektor tambang justru masih menjadi salah satu kontributor utama terhadap kinerja pembiayaan perbankan nasional.
Abaikan Prudentialitas Dalam Pembiayaan Batu Bara, MAKI: Masuk Kategori Korupsi! (foto: MNC Media)
Abaikan Prudentialitas Dalam Pembiayaan Batu Bara, MAKI: Masuk Kategori Korupsi! (foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah terus berupaya membangun ketahanan perekonomian nasional dengan bertopang pada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Di industri jasa keuangan, misalnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan.

Namun faktanya, sektor tambang justru masih menjadi salah satu kontributor utama terhadap kinerja pembiayaan perbankan nasional. Bahkan seiring dengan geliat bisnis batu bara dalam beberapa waktu terakhir, membuat persaingan bisnis pembiayaan di sektor tersebut menjadi kian sengit, yang disinyalir menjadi alasan sebagian bank yang sampai berani mengambil risiko dengan meniadakan kewajiban agunan agar produk pembiayaannya dapat diminati oleh perusahaan batu bara.

"Bila sampai terbukti bahwa kreditnya macet, lalu pengusahanya tidak berniat melunasi, dan (kasus pembiayaan tanpa agunan) itu (dilakukan oleh) Bank BUMN, maka bisa masuk kategori korupsi," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, dalam keterangan resminya, Selasa (24/5/2022).

Tak hanya macet, menurut Boyamin, aktivitas pembiayaan juga bisa dianggap bermasalah ketika diketahui perusahaan penerima pembiayaan tidak menggunakan fasilitas kreditnya untuk memperkuat kinerja bisnisnya, sebagaimana telah disepakati dalam akad pemberian fasilitas pembiayaan. "Misal hanya sebagian (dana pembiayaan yang digunakan untuk membiayai bisnis), dan sebagian dipakai untuk keperluan lain, ya tetap tidak boleh. Tetap melanggar," tutur Boyamin.

Senada dengan Boyamin, Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menyebut bahwa dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank. Hal ini lantaran di industri perbankan terdapat azas kehati-hatian (prudentialitas) yang harus dipenuhi oleh pihak bank dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya, termasuk juga di bisnis pembiayaan. 

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar, maka seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari hutang," ujar Akbar.

Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi. "Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia. 

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut sudah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan. "Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang," tegasnya. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD