"Legalitas tidak otomatis menciptakan kredibilitas. Hubungan keluarga Thomas dengan Presiden, pengalaman yang masih sangat terbatas sebagai bankir sentral, dan kemungkinan dirinya melompati Deputi Gubernur Senior dapat menimbulkan persepsi bahwa hubungan pemerintah dan BI bergeser dari koordinasi kebijakan menjadi kontrol politik," kata Liza.
Meski demikian, Liza menekankan bahwa pengunduran diri Perry Warjiyo tidak dapat dijadikan bukti bahwa independensi Bank Indonesia telah hilang. Menurutnya, perhatian pasar justru akan tertuju pada proses penunjukan pengganti Perry serta sejauh mana independensi bank sentral tetap terjaga.
Ia menambahkan, apabila pemerintah pada akhirnya menunjuk Thomas Djiwandono sebagai Gubernur BI, maka beban pembuktian berada di tangan pemerintah untuk meyakinkan investor bahwa Bank Indonesia tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen.
"Tanpa komunikasi yang jelas dan bukti yang meyakinkan, pasar dapat merespons negatif melalui pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, meningkatnya premi risiko Indonesia, serta munculnya kekhawatiran bahwa keputusan suku bunga maupun kebijakan stabilisasi rupiah lebih didorong oleh tekanan politik dibanding pertimbangan moneter," ujar Liza.
Menurutnya, isu utama bukan semata mengenai kompetensi calon Gubernur BI, melainkan apakah pemimpin baru bank sentral memiliki independensi yang cukup untuk mengambil keputusan berdasarkan stabilitas moneter ketika kepentingan tersebut berpotensi bertentangan dengan agenda pertumbuhan ekonomi maupun kebutuhan fiskal pemerintah. (Febrina Ratna Iskana)