AALI
9450
ABBA
278
ABDA
6050
ABMM
2490
ACES
720
ACST
174
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
755
ADMF
8150
ADMG
174
ADRO
3150
AGAR
312
AGII
2340
AGRO
840
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
95
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1530
AKRA
1215
AKSI
268
ALDO
750
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.41
1.11%
+5.93
IHSG
7160.39
1.05%
+74.15
LQ45
1018.33
1.04%
+10.53
HSI
20082.43
2.41%
+471.59
N225
0.00
-100%
-27999.96
NYSE
0.00
-100%
-15264.79
Kurs
HKD/IDR 160
USD/IDR 14,765
Emas
848,754 / gram

DPR Restui Rights Issue BBTN, Analis: BTN Akan Semakin Lebih Kuat

BANKING
Anggie Ariesta
Selasa, 28 Juni 2022 16:50 WIB
Komisi VI DPR memberikan restu kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN untuk menggelar penerbitan saham baru melalui rights issue.
DPR Restui Rights Issue BBTN, Analis: BTN Akan Semakin Lebih Kuat. (Foto: MNC Media)
DPR Restui Rights Issue BBTN, Analis: BTN Akan Semakin Lebih Kuat. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Komisi VI DPR memberikan restu kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN untuk menggelar penerbitan saham baru melalui rights issue. Penambahan modal tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap perseroan.

Associate Director Pilarmas Investindo, Maximilianus Nico Demus, mengatakan, tambahan modal dari rights issue seharusnya dapat mewujudkan mimpi BTN untuk menjadi ekosistem Digital Mortgage di Indonesia. Adapun BTN Digital Mortgage Ecosystem akan menyediakan layanan digital kepemilikan rumah.

“Kami melihat hal ini menjadi salah satu poin yang sangat penting bagi BBTN untuk membangun teknologi digital dari sisi ekosistemnya dan ini yang akan menjadi nilai tambah bagi BBTN di masa yang akan datang,” kata Maximilianus dalam keterangannya, dikutip Selasa (28/6/2022).

Maximilianus menambahkan dengan adanya penguatan modal, BTN memiliki ruang gerak yang kuat, fleksibel, dan tentunya memberikan akselerasi yang lebih baik lagi dalam membangun perumahan.

“Apalagi BTN fokus terhadap sektor perumahan. Satu-satunya BUMN yang menangani ini, tentu saja dengan adanya rights issue, hal ini akan membuat BTN semakin lebih kuat,” ungkap Maximilianus.

Menurut Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan, kebangkitan bisnis properti ini harus dimanfaatkan BTN untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit, sehingga pelaksanaan rights issue tahun ini merupakan momentum paling tepat bagi perseroan.

Outlook ekonomi Indonesia masih stabil dari berbagai lembaga pemeringkat Internasional. Outlook ini sebagai gambaran kondisi fundamental ekonomi yang baik, sehingga harus dimanfaatkan BTN untuk merealisasikan rights issue tahun ini,” ujar Nafan.

Terkait proyeksi kenaikan tingkat suku bunga tahun ini terhadap penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR), menurut dia, tidak berdampak signifikan terhadap penyaluran kredit perseroan. Justru dengan kenaikan harga komoditas, permintaan KPR diperkirakan tetap bertumbuh tahun ini.

Dengan rights issue, dia mengatakan, kecukupan modal BTN akan lebih kuat, sehingga bisa megimbangi peningkatan permintaan kredit perumahan dari ASN, TNI Polri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan selain untuk perkuat lini bisnis digital yang butuh modal besar, BTN juga mempersiapkan pencadangan sebagai mitigasi risiko perlambatan ekonomi dan naiknya non performing loan (NPL) pasca restrukturisasi kredit selesai.

Bhima berpendapat pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR), yang saat ini menjadi inti bisnis kredit BTN, masih cukup menjanjikan terutama pembelian rumah yang sebelumnya tertunda karena pandemi mulai terealisasi. Permasalahannya, tambah Bhima, terletak pada kekhawatiran calon debitur KPR terkait naiknya biaya material bahan bangunan dan suku bunga floating rate pada tahun depan.

Sebelumnya, DPR memberi lampu hijau kepada BTN untuk menggelar rights issue antara kuartal III atau kuartal IV-2022 sebesar Rp2,98 triliun. Hal itu sejalan dengan usulan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan Kementerian BUMN telah disetujui DPR. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD