Anggie Ariesta
Sebelumnya, pemerintahan Prabowo memiliki rencana pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM terhadap pembiayaan perbankan.
Adapun wacana kebijakan turunan serupa sempat mencuat setelah terbitnya UU No 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Kemudian UU tersebut memperbolehkan bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih dan tidak dihitung kerugian negara.
"Kan yang diputihkan yang betul-betul nggak bisa bayar, tapi ada yang pura-pura juga nggak bisa bayar, mesti dipilih-pilih yang mana dan dieksekusi yang betul-betul nggak bisa bayar dan dampaknya terkendali," ungkap Purbaya.
"Jadi pemerintah kalau mau melakukan hal itu harus menghitung dengan hati-hati," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)
