Desi Angriani
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat.
Deputi Gubernur BI, Ricky P Gozali mengatakan, ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting bagi terciptanya ekonomi yang stabil, maju, dan berdaya saing.
Untuk itu, BI terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor pertanian, industri pengolahan, serta hilirisasi pangan melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
"Bank Indonesia juga turut mendorong produktivitas sektor pangan, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)," ujar Ricky dalam seminar bertajuk Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Ricky, berbagai dinamika global saat ini memberikan tantangan nyata terhadap ketahanan pangan nasional. Mulai dari volatilitas harga komoditas dunia, pembatasan ekspor oleh sejumlah negara, kenaikan biaya logistik, hingga meningkatnya biaya impor pangan dan sarana produksi pertanian akibat tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi. Penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas perekonomian.Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," tuturnya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria menambahkan, pengembangan teknologi dan varietas unggul menjadi kunci untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan akibat cuaca ekstrem.
Menurutnya, komoditas pangan yang tergolong volatile food sangat rentan terhadap perubahan musim dan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, BRIN telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggulan dengan produktivitas lebih dari 10 ton per hektare yang tahan terhadap banjir, kekeringan, dan lahan salin.
"Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga," kata Arif.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional, Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengungkapkan, berbagai program intervensi terus digencarkan melalui sinergi antara pemerintah dan BI.
Koordinasi tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Hingga awal Juni 2026, pemerintah telah menyelenggarakan lebih dari 5.200 kali Gerakan Pangan Murah di 36 provinsi serta mengoperasikan 2.890 Kios Pangan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dukungan juga datang dari kalangan dunia usaha. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya menegaskan, sektor swasta siap menjadi mitra aktif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dunia usaha dinilai perlu mendorong penguatan rantai pasok domestik dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor pangan.
"Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama," ujarnya.
(DESI ANGRIANI)
