Maulina Ulfa - Riset
Bagaimana Indonesia?
Mengantisipasi inflasi pangan, Indonesia nampaknya lebih bersiap dibanding negara lain. Melansir Bank Dunia, pemerintah Indonesia telah mengumumkan langkah-langkah untuk menstabilkan pangan pasokan dan harga serta penyangga dampak inflasi terhadap kelompok rentan.
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kelanjutan skema subsidi bunga pinjaman kepada BUMN ID Food dan BULOG untuk mendukung pengadaan untuk penguatan cadangan pangan pemerintah pada 2024.
Kementerian Keuangan telah menyetujui pinjaman pagu hingga Rp28,7 triliun agar memenuhi syarat untuk menerima subsidi. Subsidi bunga ini berkisar 3 persen menjadi 4,5 persen dan ditawarkan melalui dua skema yakni dengan jaminan pemerintah dan tanpa jaminan pemerintah.
Pinjaman untuk badan usaha milik negara juga diberikan melalui bank-bank milik negara, pembangunan daerah, bank, atau bank swasta.
Selain itu, dalam outlook alokasi APBN 2024, anggaran bansos mencapai Rp157,3 triliun. Angka ini lebih besar dari anggaran kesehatan namun masih di bawah anggaran pendidikan Rp97,43 triliun. (Lihat grafik di bawah ini.)
Pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan penggantian kas El Niño transfer (BLT El Niño) yang diberikan pada akhir 2023 dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk bulan Januari hingga Maret 2024.
Skema baru ini akan memberikan pembayaran sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta penerima manfaat untuk mengurangi dampak kemungkinan inflasi yang timbul dari pergeseran musim panen dan hari raya keagamaan yang akan datang. Total biaya fiskal yang digelontorkan pemerintah adalah Rp11,3 triliun rupiah.
Selain skema tersebut, pemerintah juga melaksanakan program bantuan sosial beras (Bansos Beras) hingga Juni 2024 yang memberikan 10 kg beras per bulan kepada 22 juta keluarga lainnya. Skema ini merupakan tambahan dari skema bantuan sosial reguler pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (Program Keluarga Harapan) dan Program Sembako (Program Sembako). (ADF)
