Selain itu kerentanan masyarakat relatif lebih rawan. Terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai.
“Akses layanan dasar, akses senitar kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” tuturnya.
Untuk pengentasan ini, Maruf mengatakan persiapannya akan dilakukan lebih awal. Sehingga pada kuartal pertama 2022 bisa langsung dieksekusi.
“Kita sudah lebih awal untuk melakukan persiapan di 2022. Sehingga pada kuartal pertama kita sudah bisa melakukan upaya rencana aksi untuk melakukan penangan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lebih awal melakukan penangan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kabupaten kita sudah entaskan. Sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan 2023, dan di 2024 kemiskinan ekstrem 0%. Ini target kita,” pungkasnya. (TYO)