Widya Michella
IDXChannel - Sebanyak 2,4 juta Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) ternyata belum terdata dalam pemberian BLT tahun 2021. Hal ini disampaikan saat Webinar "Program Perlindungan Sosial Inklusif: Menuju Program Perlindungan Sosial Berbasis Dana Desa yang Ramah Anak dan Responsif Gender", Kamis,(22/04/2021).
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi menyebut sekitar 8 juta menjadi sasaran BLT ialah Keluarga miskin non PKH, BNPT, Non Prakerja. Angka tersebut terdiri dari 1,4 juta kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta belum terdata, 947 ribu terdata tapi belum pernah menerima JPS, 311 ribu mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah,Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdullah Halim Iskandar mengatakan pihaknya sudah melakukan pembaharuan dalam mekanisme pendataan BLT Dana Desa."BLT dana desa proses pendataan dimulai dari 0. Didata oleh 3 perangkat desa sehingga adanya kebenaran kesepakatan pada level desa,"kata Abdullah.
Menurutnya hal tersebut dapat meningkatkan objektivitas dalam pemilihan warga penerima BLT. Selanjutnya, data akan di validasi, finalisasi dan penetapan melalui musyawarah desa. "Setelah ditanda tangan oleh kepala desa lalu pengesahan BLT Dana Desa dilakukan oleh bupati,"kata Abdullah.
BLT-DD dilaksanakan selama 21 bulan yakni (April-Desember 2020), (Januari-Desember 2021) dengan nilai manfaat sebesar Rp300 ribu.(TIA)
