DJP Perkuat Pengawasan Wajib Pajak Lewat Teknologi Analitik Data

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya memberantas tindak pidana perpajakan guna mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Upaya ini menjadi bagian penting mendukung pencapaian target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Baca Juga:

DJP Sebut Pemotongan Pajak THR agar Tak Terjadi Penumpukan di Akhir Tahun

"Kami terus memperkuat pengawasan dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga dan analitik untuk mendeteksi kejanggalan secara cepat," ujar Direktur Intel DJP, Neilmaldrin Noor, melalui keterangannya, Minggu (15/3/2026).

Penguatan pengawasan dilakukan melalui optimalisasi peran Direktorat Intelijen Perpajakan dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi perpajakan.

Baca Juga:

Pelaporan SPT Tahunan Tembus 6,6 Juta, DJP Catat 15,6 Juta WP Sudah Aktivasi Coretax

Melalui fungsi intelijen, DJP berupaya mendeteksi secara dini potensi ketidakpatuhan wajib pajak, mengidentifikasi risiko kebocoran penerimaan negara, dan mengungkap berbagai modus tindak pidana perpajakan.