Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut terkena efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menteri BUMN Erick Thohir berharap anggaran kementeriannya tak dipangkas lebih dari Rp215 miliar.
Itu karena anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini, menurut dia, minimal sebesar Rp215 miliar. Nilai tersebut sudah turun dari pagu anggaran 2025 yakni, Rp277 miliar.
“Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp215 miliar,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Jumlah batas minimum anggaran operasional tersebut merupakan hasil pengurangan dana yang sudah dihitung Kementerian BUMN dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
Program Kementerian BUMN yang mengalami pemotongan dana di antaranya, perjalanan dinas dipangkas sebesar 54 persen, biaya pengawasan BUMN 50 persen, pengurangan fasilitas IT 41 persen,
