Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian BUMN belum memberikan persetujuan terkait rencana PT Adhi Karya (Persero) Tbk, melakukan pinjaman atau utang. Pinjaman tersebut untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun perusahaan.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebut pemegang saham akan melihat kondisi proyek yang dibangun emiten bersandi saham ADHI tersebut. Menurutnya, apakah proyek yang dibangun memerlukan anggaran lebih atau justru sebaliknya.
"Kita lihat kondisi dulu, apakah projek-nya diperlukan untuk, kan enggak selamanya harus pinjamannya. Bisa saja obligasi atau apa kan kita belum tahu. Kita akan lihat nanti mana yang terbaik untuk mereka," ungkap Arya saat ditemui di kawasan JCC, Senayan Jakarta, Jumat (11/11/2022).
Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, mengaku bahwa dana rights issue yang diperoleh dari publik baru mencapai 36% dari target. Padahal, total dana publik yang diincar perseroan sebesar Rp1,89 triliun.
Perusahaan memang membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Sementara proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di pasar modal itu sudah memasuki tahap akhir, terhitung per Jumat, 11 November 2022.
Adapun proyek yang anggarannya berasal dari dana rights issue adalah Tol JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami. Lalu, preservasi Jalan Timur lintas Sumatera Selatan. Lalu, fasilitas pengelolaan limbah terpadu Kawasan Industri Medan.
