Shelma Rachmahyanti
IDXChannel - Pemerintah mengklaim ekonomi nasional sudah positif dan membaik di kuartal II-2021, namun saat ini yang perlu di waspadai adalah ancaman lonjakan covid-19 akibat libur panjang dan mudik lebaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi perekonomian secara nasional cenderung ke arah positif dan membaik di kuartal kedua. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat didorong terus dan kebijakan untuk mengendalikan kasus Covid-19 juga dilakukan oleh pemerintah.
“Beberapa titik menuju Jakarta naiknya melalui Sumatera ke Jakarta dengan mandatori PCR maupun Antigen di 21 lokasi di Provinsi Jawa menuju ke Jakarta dan juga terkait dengan Bakauheni,” katanya dalam acara Market Review IDX Channel, Selasa (18/5/2021).
Airlangga menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan adanya operasi ketupat dan berbagai penyekatan yang dilakukan hanya sekitar 1,5 juta orang yang memaksa untuk mudik dari data awal sekitar 17 juta orang.
“Ini tentunya kebijakan yang diambil adalah dengan memperketat PPKM Mikro. Dengan ketatnya PPKM Mikro, diharapkan mereka yang terdampak ataupun yang dites positif bisa melakukan isolasi di daerah masing-masing,” jelas dia.
Di sisi lain, kata dia, dari segi total kasus di Indonesia secara keseluruhan mengalami perbaikan. Serta, total dari persentase kesembuhan, kasus aktif, dan lain sebagainya, Indonesia lebih baik dari beberapa negara.
“Kita lihat secara status keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) nasional sampai 13 Mei itu ada 29%. Dan memang ada beberapa provinsi di Sumatera yang cukup tinggi. Tentunya kita melihat bahwa perlu memonitor kasus yang di Sumatera,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Airlangga menuturkan, walau angka kasus Covid-19 di Indonesia relatif terkendali namun peningkatan yang terjadi di beberapa wilayah tetap perlu diwaspadai.
Kemudian, mandatori tes yang diberlakukan mulai tanggal 15 Mei 2021 untuk Pulau Jawa pada 21 titik menuju ke Jakarta diharapkan bisa lebih memonitor pergerakan ataupun mobilitas masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tidak ada lonjakan kasus yang terjadi di Ibu Kota ataupun wilayah-wilayah lain. (RAMA)
