Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah (pemda) turun langsung ke lapangan untuk menekan angka stunting.
Dia juga mendorong pemda mengalokasikan anggaran dan program yang dikhususkan untuk ibu hamil dan bayi beresiko tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang kesehatan dan tata kelola birokrasi penanganan stunting.
"Saya sudah bicara dengan sejumlah kepala dinas kesehatan di beberapa kabupaten/kota, bagaimana tata kelola birokrasi penanganan stunting ini harus diperkuat, termasuk ketersediaan program dan anggaran untuk intervensi nutrisi bagi ibu hamil berisiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun atau baduta," ujar MenPANRB dalam keterangan tertulis, di Jakarta, dikutip Senin (6/2/2023).
MenPANRB mengatakan, pengentasan stunting menjadi program prioritas. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk menurunkan prevalensi stunting di tingkat nasional hingga 14% pada 2024. Kolaborasi dinilai Anas sebagai kunci keberhasilan pengentasan stunting di Indonesia.
“Maka stunting harus dikeroyok bersama. Logical framework program penurunan stunting perlu disusun secara lebih efektif dan tepat sasaran dengan menghadirkan kolaborasi lintas elemen, mulai dari pemerintah, termasuk puskesmas, dunia usaha, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, kepala desa, akademisi, hingga para kader kesehatan,” tambah Anas.
Selain intervensi nutrisi ibu hamil, Anas mengerahkan pemerintah daerah untuk menerapkan program stunting berbasis digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Anas mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kabupaten / kota yang memiliki prevalensi stunting tertinggi dan mengaitkannya dengan tingkat kematangan SPBE.
“Penyelesaian kasus stunting tidak hanya dilakukan di lapangan. Dari balik meja birokrasi, angka stunting ini juga harus bisa diturunkan dengan kebijakan yang tepat sasaran” pungkasnya.
Pihaknya pun bakal memilih 100 kabupaten / kota untuk menerapkan program penanganan stunting berbasis digital yang tepat sasaran. Inovasi atau terobosan pada daerah-daerah tersebut nantinya bisa direplikasi bagi daerah lain, terutama pada daerah yang angka stunting-nya masih cukup tinggi.
(FRI)
