“Maka stunting harus dikeroyok bersama. Logical framework program penurunan stunting perlu disusun secara lebih efektif dan tepat sasaran dengan menghadirkan kolaborasi lintas elemen, mulai dari pemerintah, termasuk puskesmas, dunia usaha, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, kepala desa, akademisi, hingga para kader kesehatan,” tambah Anas.
Selain intervensi nutrisi ibu hamil, Anas mengerahkan pemerintah daerah untuk menerapkan program stunting berbasis digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Anas mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kabupaten / kota yang memiliki prevalensi stunting tertinggi dan mengaitkannya dengan tingkat kematangan SPBE.
“Penyelesaian kasus stunting tidak hanya dilakukan di lapangan. Dari balik meja birokrasi, angka stunting ini juga harus bisa diturunkan dengan kebijakan yang tepat sasaran” pungkasnya.
Pihaknya pun bakal memilih 100 kabupaten / kota untuk menerapkan program penanganan stunting berbasis digital yang tepat sasaran. Inovasi atau terobosan pada daerah-daerah tersebut nantinya bisa direplikasi bagi daerah lain, terutama pada daerah yang angka stunting-nya masih cukup tinggi.
(FRI)