"Kalau hotel itu sekitar 40 persen dari Pemerintah, terutama kalau di daerah atau di luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri sepertinya masih bisa terbantu oleh aktivitas wisata," kata Perry.
Perry menambahkan, saat ini pengusaha di sektor perhotelan tengah menyusun strategi ulang untuk merespons adanya pemotongan anggaran di pemerintah pusat maupun daerah.
Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak sampai membuat pendapatan hotel menurun, hingga berdampak lebih jauh pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kita saat ini sedang mencari strategi baru. Kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, dan lainnya. Kita berharap efisiensi tidak merembet pada masalah ketenagakerjaan," tutur Perry.
(Fiki Ariyanti)