"Detail mengenai program Makanan Bergizi Gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih, namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh bapak presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," ucap Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga akan terus menyusun APBN ini melalui proses sidang kabinet di bawah Presiden Jokowi dan berkonsultasi dengan tim dari presiden terpilih.
"Ini dilakukan mengikuti proses siklus APBN yang diatur dalam undang-undang keuangan negara dan akan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan UU APBN," kata Sri Mulyani.
"Saya tegaskan sekali lagi, APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitasnya dan kesehatannya karena ini adalah instrumen penting yang menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini dan pemerintah yang akan datang," tegasnya.
Sekadar informasi, defisit pada RAPBN 2025 yang berada di 2,29 persen sampai 2,82 persen tersebut melebar dibanding defisit APBN 2024 yang dipatok sebesar 2,29 persen dari PDB.
(FAY)