Anggie Ariesta
IDXChannel - Pemerintah pusat ternyata selama ini menanggung beban pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dengan total kewajiban mencapai Rp976 triliun. Angka ini menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (pemda) turut menanggung beban pensiun PNS daerah yang selama ini sepenuhnya menjadi tanggungan pusat. Pasalnya, tingginya kewajiban itu mendapatkan sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mengenai (temuan) BPK Rp976 triliun yang sebagai kewajiban jangka panjang, ini juga menjadi perhatian kita karena memang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) selama ini tidak menanggung sama sekali dari belanja pensiun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (9/7/2025) lalu.
Bendahara Negara itu menambahkan bahwa hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar tantangan fiskal ini dapat diatasi.
"Ini merupakan sesuatu yang nanti akan menjadi PR selanjutnya yang harus kita kelola dan menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan fiskal pusat, maupun nantinya, pastinya, daerah harus ikut memikul," katanya.
Sri Mulyani mengusulkan kepada legislatif agar ke depannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ikut menanggung beban pensiun PNS pemda. Persoalan ini, kata dia, juga akan dibahas secara bersama-sama dengan BPK.
"Jadi, walaupun yang meng-hire (merekrut) daerah, para pegawai pemerintah daerah itu pensiunnya yang membayar pusat," tuturnya.
(Rahmat Fiansyah)
