Agung Bakti Sarasa
Selain itu, lanjut Boy, forum yang digelar secara hybrid sejak Rabu (16/2/2022) hingga hari ini, Jumat (18/2/2022) kemarin itu juga sebagai wujud koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan, khususnya pelayanan dasar secara konkuren berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
"Tujuan lainnya untuk menampung inovasi usulan kegiatan dalam rangka penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial dalam rangka bantuan keuangan dan hibah kompetitif," sebut Boy.
Boy berharap, Forum Dinas Perkim Jabar ini mampu menghasilkan perencanaan yang matang untuk meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya pembangunan infrastruktur permukiman yang layak dan merata.
Forum ini juga merupakan wujud sinergitas dalam mengimplementasikan kewenangan urusan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020.
"Serta penyederhanaan birokrasi yang melahirkan perubahan struktur organisasi tata kerja urusan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pertanahan," paparnya.
