Kurnia Nadya
IDXChannel—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program perumahan yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.
Pada Rabu (23/09/2026), Menteri PKP Maruarar Sirait berkoordinasi secara daring bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia serta sejumlah gubernur. Yakni dari Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, dan Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menekankan pentingnya penggunaan data yang sama antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah. Kesamaan data dinilai diperlukan agar perkembangan setiap program dapat dipantau dan berbagai kendala di lapangan bisa segera ditangani.
“Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar Maruarar.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Bedah Rumah. Pada 2026, alokasi program tersebut meningkat cukup signifikan. Sulawesi Tengah memperoleh alokasi 8.750 unit, Papua 5.133 unit, Jambi 5.071 unit, dan Sulawesi Utara 10.800 unit. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya.
