Michelle Natalia
Langkah keempat, mendorong hilirisasi dan nilai tambah dari SDA Indonesia, dan yang kelima, meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial serta subsidi dengan berfokus pada ketepatan sasaran dan ketepatan manfaat bagi masyarakat yang paling miskin dan rentan.
"Di sisi lain, pemerintah mendukung untuk tahun 2024 pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang diharapkan berjalan sesuai dengan jadwal dan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil," sambung Sri.
Sejalan dengan semangat penguatan spending better ini, Sri menyebut bahwa pemerintah juga konsisten meningkatkan kualitas belanja daerah agar daerah semakin bersinergi di dalam mendesain APBD-nya dan efektivitas kebijakan fiskal pusat dan daerah memberikan dampak yang paling maksimal dan optimal.
Harmonisasi dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah diamanatkan oleh UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
"Ini diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, dan perbaikan kualitas layanan publik di daerah. Sepertiga dari belanja negara adalah transfer ke daerah (TKD), sehingga efektivitas belanja APBN sangat tergantung pada efektivitas belanja pemerintah daerah (Pemda)," pungkas Sri.
(SLF)
