Iqbal Dwi Purnama
Bahlil menuturkan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan yang membuat pengembangan geothermal di Indonesia berjalan relatif lambat. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah proses regulasi yang dinilai masih panjang dan berbelit.
"Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana?" ujarnya.
Karena itu, salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian ESDM adalah memangkas sejumlah tahapan regulasi. Meski demikian, Bahlil mengakui masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diselesaikan untuk mempercepat implementasi proyek panas bumi.
Selain penyederhanaan regulasi dan insentif fiskal, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurut dia, pengembangan geothermal tidak dapat dilakukan hanya oleh regulator maupun pengusaha secara sendiri-sendiri.
"Untuk melakukan percepatan implementasi geothermal, supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator. Tidak bisa main sendiri-sendiri," katanya.
