AALI
8250
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1285
ACES
1325
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2470
ADHI
700
ADMF
7600
ADMG
232
ADRO
1325
AGAR
386
AGII
1805
AGRO
2660
AGRO-R
0
AGRS
234
AHAP
58
AIMS
424
AIMS-W
0
AISA
214
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
645
AKRA
3590
AKSI
410
ALDO
655
ALKA
224
ALMI
238
ALTO
336
Market Watch
Last updated : 2021/07/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
443.87
0.07%
+0.33
IHSG
6120.73
0.53%
+32.20
LQ45
832.75
0.25%
+2.05
HSI
26315.32
3.3%
+841.44
N225
27782.42
0.73%
+200.76
NYSE
16573.56
0.32%
+52.60
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
846,128 / gram

Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan APBN untuk Skenario Terburuk Covid-19

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Kamis, 22 Juli 2021 12:31 WIB
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah menyusun worse skenario atau skenario APBN  terburuk  2021 di masa pandemi Covid-19. 
Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan APBN untuk Skenario Terburuk Covid-19 (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah menyusun worse skenario atau skenario APBN  terburuk  2021 di masa pandemi Covid-19

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan itu harus diwujudkan apabila PPKM tidak berjalan maksimal.

"Worse case itu kan skenerio terburuk ini bagaimana sal yang harus direfokusing kembali ya tidak ada jalan lagi dan ini harus dilakukan, dari mana lagi mau tidak mau harus dianggarkan," kata Cucun melalui pernyataan virtual, Kamis (22/07/2021)

Disamping itu Cucun mengatakan pihak pemerintah pandemi tidak bisa diprediksi jangka pandemi kedepan, Banggar juga meminta Pemerintah untuk menyusun rancangan APBN di tahun 2022.

"Pemerintah harus bersiap memberikan stimulus ekonomi yang 
dibutuhkan pelaku usaha agar ekonomi tetap jalan di tengah pandemi dan berlangsungnya masa pemberlakuan PPKM Darurat," ujarnya.

Pihaknya juga mengaku untuk anggaran worse case skenario ini membutuhkan anggaran yang sangat besar dan perlu ada dukungan dari beberapa elemen. Karena itu merujuk  kepada sasaran postur RAPBN 2021 dan 2022.

"Harusnya dihitung dulu sebelum ditetapkan PPKM, segera stimulus baru jalan kebijakannya. Tapi karena kondisi ini PPKM sudah berlaku dan sekarang baru distimulus," tandasnya. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD