Fahreza Rizky
IDXChannel - Kantor Staf Presiden (KSP) buka suara terkait isu pemerintah yang sengaja menyajikan data lonjakan Covid-19 dan memperketat kegiatan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo, penentuan pengetatan atau tidak mengacu pada data, para pakar, kajian, dan level PPKM setiap daerah.
"Judulnya saja sudah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM," ucap Bram—sapaan akrabnya saat dihubungi MNC, Selasa(8/2/2022).
Bram berujar indikator penentuan level PPKM tiap daerah mengacu pada rekomendasi pakar dan Badan Kesehatan Dunia (WHO), seperti angka kasus, testing, tracing, bed, dan lain-lain.
“Jadi sungguh tidak benar mengkaitkan pengetatan dengan momentum perayaan agama tertentu. Hati-hati dengan upaya memecah belah. Sekarang adalah momentum kita untuk bersatu dan bergotong royong menghadapi gelombang Omicron," ucap dia.
Sebagai informasi, sejumlah warganet menuding pemerintah 'memainkan' data Covid-19 dan memperketat kegiatan masyarakat menjelang perayaan hari besar umat Islam seperti Ramadan, Idulfitri, dan lainnya.
Sementara itu pemerintah disebut melonggarkan kebijakan pengetatan ketika hari besar keagamaan agama lain. Hal ini dinilai tidak adil.
"Mendekati bulan puasa dan lebaran pasti kasus Covid naik, dulu varian "delta" sekarang "omicron", mungkin tahun depan varian Polytron, Megatron, Decepticon, Videotron dan tron tron yang lain sepertinya sudah menjadi stok tahun-tahun depan," cuit pengguna Twitter @Exsekjenps**.
"Ciri-ciri mau puasa dan lebaran. Zaman dulu: iklan Marjan. Zaman sekarang: kasus Covid naik," cuit @iqbal**.
"Saat Natal, Tahun Baru dan Imlek, tepat waktu tanpa pergeseran tanggal walau Covid meningkat!!! Tapi saat tahun baru Islam Maulid dan Lebaran, tanggal wajib digeser walau Covid menurun," cuit @OperaS*****.
(SANDY)
