Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel - Di tengah perbincangan hangat terkait pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI), nama Sri Mulyani muncul sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Perry Warjiyo di akhir periodenya pada Mei 2023.
Ekonom yang juga Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai posisi pertama bank sentral RI sebaiknya diduduki oleh orang yang berada di tubuh BI itu sendiri.
Menurutnya, masih banyak talenta yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang gemilang di level internasional.
"Saya pikir di internal BI banyak talenta yang berintegritas, profesional dan punya track record di level internasional. Jadi buat apa merekrut dari luar? Boleh saja kandidat luar mendaftar, tapi di internal BI sendiri kan banyak yang potensial," ujar Bhima saat dihubungi, Rabu (1/2/2023)
Bhima juga menilai pemilihan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai kandidat gubernur BI riskan, mengingat adanya penerapan kebijakan burden sharing pada masa kepemimpinannya sebagai bendahara negara.
Menurut Bhima, kebijakan tersebut dapat menghancurkan independensi dari BI.
"Melalui burden sharing, seolah BI tunduk di bawah Kementerian Keuangan. Yang dikhawatirkan ketika Sri Mulyani menjadi Gubernur BI, kebijakan cetak uang BI akan semakin masif dan justru akan mengganggu independensi BI," tambah Bhima.
Adapun burden sharing merupakan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Skema ini memungkinkan BI membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer.
Sebelum pandemi, kebijakan ini bersifat khusus, di mana BI hanya bisa membeli melalui pasar sekunder. Hal tersebut dilakukan agar bank sentral tidak mudah dimanfaatkan untuk membiayai anggaran negara, yang berimbas pada melonjaknya inflasi.
Menurut Bhima, skema burden sharing yang memungkinkan BI untuk membeli di pasar primer memiliki risiko yang besar, salah satunya adalah meningkatnya inflasi. Selain itu, skema ini juga akan meningkatkan ketergantungan APBN kepada BI. (NIA)
