Atikah Umiyani/MPI
"Kan sepintas itu tidak ada (potensi korupsi), sepintas. Orang kita nyusun (regulasi), enggak ada tuh, enggak ada yang ngasih duit, enggak ada apa. Tapi di situ sebetulnya aspek pertama, risiko pertama, area pertama yang berisiko kita untuk tindak pidana korupsi," tegasnya.
Menurutnya, hal itu mungkin tidak disadari karena potensi korupsi itu ada saat dilakukan diskusi, pembahasan ataupun rapat dengan pemangku kepentingan lain di sektor ESDM.
"Jadi, analisa risikonya ini harus dilakukan sejak kita mulai mengkaji, menyusun kebijakan tersebut," terangnya.
Oleh karena itu, kata Dadan, dirinya tidak ingin bahwa kelak peraturan yang diputuskan oleh pihaknya justru akan merugikan negara, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.
