Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah diminta mengkaji ulang penerapan sistem tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pasca batalnya uji coba di tol Bali-Mandara pada Juni 2023.
Direktur Utama Roatex Indonesia Musfihin Dahlan menuturkan penerapan jalan tol nirsentuh di Indonesia bisa mengancam Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"Saya kira pemerintah kita minta review proyek ini secara keseluruhan, supaya ke depannya bisa terlaksana dengan baik yang sesuai dengan harapan para operator jalan tol dan masyarakat," ujar Musfihin dalam konferensi pers, Selasa (30/5/2023).
Musfihin menjelaskan, kondisi usaha jalan tol di Indonesia sangat berbeda dengan Hungaria, negara yang direncanakan memberikan lisensi teknologi tol nirsentuh kepada Indonesia.
Di Hungaria konsesi jalan tol dikuasai oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat akan membayar kepada pemerintah. Termasuk dalam hal ini apabila terjadi gagal bayar dari pengendara, maka yang menanggung adalah pemerintah.
Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia, yang mana konsesi jalan tol diserahkan kepada swasta dalam bentuk investasi. Sehingga ketika ada masalah gagal bayar dari pengendara saat teknologi ini diterapkan, maka ada potensi kerugian yang mengancam BUJT.
"Hungaria operator jalan tol dibawah kontrol pemerintah dan bayar ke pemerintah, kalau BUJT kita swasta, dan mereka investasi dan mendapatkan pinjaman dari bank, oleh karena itu tidak bisa serta merta MLFF ini diterapkan tanpa melibatkan kondisi BUJT," sambungnya.
Menurut Musfihin, hingga saat ini teknologi MLFF yang ditawarkan oleh Hungaria belum bisa menjamin pendapatan BUJT 100 persen. Kemungkinan itu dapat terjadi ketika tidak ada palang di gardu tol sehingga kendaraan tidak perlu berhenti untuk melakukan transaksi.
"Sampai hari ini yang bisa di deliver kepada kita itu kurang lebih 80 persen. Jadi ada potensi 20 persen lost penerimaan dari BUJT, ini yang membuat kita belum bisa menerapkan sistem teknologi MLFF ini pada tanggal 1 Juni besok," kata Musfihin.
