Market Watch
Last updated : 16:15 WIB 31/05/2023

Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes

Major Indexes
  • IHSG
  • 6,633.26
  • -3.16
  • -0.05%
  • LQ45
  • 949.67
  • +6.57
  • +0.7%
  • IDX30
  • 494.61
  • +4.07
  • +0.83%
  • JII
  • 530.52
  • -7.10
  • -1.32%
  • HSI
  • 18,949.94
  • +733.03
  • +4.02%
  • NYSE
  • 15,031.08
  • +143.94
  • +0.97%
  • STI
  • 3,166.30
  • +7.50
  • +0.24%
Currencies
  • USD-IDR
  • 14,990
  • 0.00%
  • 0
  • HKD-IDR
  • 7
  • 0.00%
  • 0
Commodities
  • Emas
  • 943,493
  • -0.08%
  • -786
  • Minyak
  • 1,028,614
  • -1.21%
  • -12,592

Bukan Dikurangi, Pengamat Duga Pertalite Kosong Karena Masalah Pengiriman

Economics
Athika Rahma
06/04/2022 18:21 WIB
Usai BBM jenis Pertamax dinaikkan, stok BBM RON 90 milik Pertamina, Pertalite, justru mengalami kekosongan di sejumlah SPBU.
Bukan Dikurangi, Pengamat Duga Pertalite Kosong Karena Masalah Pengiriman. (Foto: MNC Media)
Bukan Dikurangi, Pengamat Duga Pertalite Kosong Karena Masalah Pengiriman. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Usai BBM jenis Pertamax dinaikkan, stok BBM RON 90 milik Pertamina, Pertalite, justru mengalami kekosongan di sejumlah SPBU. Bahkan, hal itu sudah berlangsung selama 2 hari ini hingga masyarakat kini mulai mengeluh.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menduga, hal ini terjadi karena kendala pada pengiriman BBM tersebut.

"Yang pasti saat saya tanyakan ke Pertamina, mereka sampaikan jika stok Pertalite banyak. Hanya saja terkendala pengiriman, lebih ke faktor cuaca, jarak, kemacetan, itu sih menurut saya," ujar Mamit saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, ada juga kemungkinan banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi Pertalite namun tidak sesuai peruntukkannya. Selama subsidi disalurkan ke barang, kata Mamit, potensi ini bisa saja terjadi.

Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus melakukan edukasi masyarakat bahwa saat ini Pertalite sudah menjadi BBM penugasan, sehingga ada subsidi yang dibayarkan oleh negara.

"Dengan demikian, seharusnya digunakan untuk masyarakat yang memang layak menerima subsidi, misalnya angkutan umum, kendaraan roda 2, angkutan sembako," tutur Mamit.

Mamit juga menekankan urgensi penyusunan aturan turunan Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur distribusi BBM. Harus jelas siapa saja yang berhak menikmati BBM bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan BBM di kemudian hari.

"Jadi perlu ketegasan dalam membuat aturan siapa saja yang boleh dan tidak boleh," ungkap Mamit. (TYO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis IDX Channel tidak terlibat dalam materi konten ini.