AALI
9725
ABBA
394
ABDA
0
ABMM
1420
ACES
1220
ACST
232
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1025
ADMF
7725
ADMG
198
ADRO
1815
AGAR
330
AGII
1505
AGRO
1925
AGRO-R
0
AGRS
176
AHAP
81
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
1035
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/03 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.87
-1.3%
-6.63
IHSG
6538.51
-0.69%
-45.31
LQ45
938.93
-1.11%
-10.56
HSI
23766.69
-0.09%
-22.24
N225
28029.57
1%
+276.20
NYSE
0.00
-100%
-16133.89
Kurs
HKD/IDR 1,845
USD/IDR 14,395
Emas
819,409 / gram

Bukan Importir, Airlangga Sebut Penggerak Ekonomi Berasal dari Sektor Industri

ECONOMICS
Azhfar Muhammad
Selasa, 19 Oktober 2021 08:18 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sektor industri merupakan elemen penggerak utama ekonomi di tanah air.
Bukan Importir, Airlangga Sebut Penggerak Ekonomi Berasal dari Sektor Industri. (Foto: MNC Media)
Bukan Importir, Airlangga Sebut Penggerak Ekonomi Berasal dari Sektor Industri. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sektor industri merupakan elemen penggerak utama ekonomi di tanah air. Kehadiran mereka telah memberikan lapangan kerja baru hingga pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai upaya mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

“Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional,” kata Airlangga dalam keterangan yang diterima MPI, Selasa (19/10/2021).

Airlangga menyampaikan P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Optimalisasi program P3DN diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

“Saat ini kami (pemerintah) ini sedang mendorong penggunaan produk Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam negeri antara lain laptop dan produk elektronik perkantoran lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan,” tambahnya. 

Sebagai instrumen pelaksanaan P3DN, pemerintah telah menerbitkan PP 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang didalamnya mengatur mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Dengan TKDN, lanjut Airlangga, produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut,” tandas Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian nasional juga telah menunjukkan komitmen yang besar dalam mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri seperti yang ditunjukkan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD