Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengatakan pemerintah perlu mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika tetap mau mengekspor tembaga. Bukan malah melakukan relaksasi.
Mulyanto menilai ada indikasi pemerintah akan melunak terkait kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga.
Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan kemungkinan pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga.
Alasannya, saat ini terjadi kondisi kegentingan memaksa yang membuat aturan larangan ekspor konsentrat tembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba belum dapat dilaksanakan.
"Kalau memang akan menarik pernyataannya dan pemerintah tetap akan mengizinkan ekspor konsentrat tembaga PTFI, serta kalau kondisi hari ini dianggap sebagai kegentingan yang memaksa, maka seharusnya Pemerintah mengajukan Perppu, bukan sekedar relaksasi ekspor yang melanggar UU No. 3/2020 tentang Minerba khususnya pasal 170A," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (5/4/2023).
"Pemerintah jangan membuat preseden buruk dengan melanggar dan merendahkan marwah UU yang tentunya sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuhnya.
Mulyanto minta Pemerintah menghormati dan mematuhi isi undang-undang. Sebab, undang-undang yang berlaku sudah dibahas dan dikaji secara komprehensif oleh berbagai pihak. Sehingga tugas pemerintah adalah menjalankannya dengan konsisten.
Terkait larangan ekspor konsentrat tembaga ini Mulyanto mencatat sudah beberapa kali pemerintah memberikan relaksasi.
"Kita jadi bertanya dan curiga kenapa pemerintah selalu lemah soal larangan ekspor konsentrat tembaga ini. Apakah ada oknum pejabat tertentu yang berupaya mencari keuntungan dari relaksasi ini," kata dia.
Sebab berdasarkan hitung-hitungan ekonomisnya, kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi negara," pungk
as Mulyanto. (NIA)
