Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel - DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
Perppu tersebut sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, pengesahan Perppu menjadi UU Ciptaker justru memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha lokal dan calon investor di tengah perlambatan ekonomi.
“Setelah keputusan MK, pasar cenderung wait and see. Indonesia berada pada posisi yang genting karena perlambatan ekonomi, apalagi angka ekspor turun drastis di tengah tekanan global. Pengesahan ini memberikan kepastian hukum,” ujar Sarman dalam program Market Review IDX Channel, Senin (27/3/2023).
