Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Langkah kolaboratif dinilai perlu dilakukan baik dari pusat, pemerintah daerah, hingga swasta.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa langkah tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Mandatnya jelas kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta termasuk akademisi dan lembaga riset untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem 2026," ujarnya dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Menurut data Menko Pemberdayaan Masyarakat, dari 23,85 juta orang miskin, sebanyak 2,38 juta di antaranya berada dalam kemiskinan ekstrem.
Muhaimin menyampaikan pendekatan pemberdayaan kini menjadi landasan kebijakan negara dalam mengatasi kemiskinan.
Dia menekankan bahwa perubahan paradigma diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di level makro. "Pemberdayaan adalah mandat konstitusi inti dari janji republik ini kepada seluruh warganya," katanya.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya berbasis bantuan sosial, tetapi harus mendorong kemandirian masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan kelompok produktif memperoleh akses kerja, skill, dan peluang usaha yang lebih luas.
"Hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural untuk memajukan kesejahteraan umum," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa salah satu instrumen pendukung target 2026 adalah penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Basis data tersebut menjadi fondasi intervensi agar kebijakan tepat sasaran dan selaras antara kementerian dan pemerintah daerah. DTSN disebut sebagai game changer yang mengakhiri perbedaan data selama bertahun-tahun.
Muhaimin juga menyoroti pentingnya memperkuat ekonomi desa sebagai jalur percepatan pengurangan kemiskinan.
Pemerintah, ingin memastikan ekosistem baru di tingkat lokal tumbuh melalui koperasi desa, potensi pertanian, hingga usaha komunitas yang berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah besar pembangunan yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, pemerintah berupaya memperluas program pelatihan cepat bagi keluarga miskin ekstrem agar dapat segera masuk pasar kerja. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat produktif terhadap bantuan sosial yang selama ini menyerap anggaran cukup besar.
"Kami menyadari desain kebijakan bisa dibuat di pusat tetapi keberhasilan lahir dari daerah dan di tengah-tengah masyarakat," katanya.
(kunthi fahmar sandy)
