Dia menekankan bahwa perubahan paradigma diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di level makro. "Pemberdayaan adalah mandat konstitusi inti dari janji republik ini kepada seluruh warganya," katanya.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya berbasis bantuan sosial, tetapi harus mendorong kemandirian masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan kelompok produktif memperoleh akses kerja, skill, dan peluang usaha yang lebih luas.
"Hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural untuk memajukan kesejahteraan umum," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa salah satu instrumen pendukung target 2026 adalah penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Basis data tersebut menjadi fondasi intervensi agar kebijakan tepat sasaran dan selaras antara kementerian dan pemerintah daerah. DTSN disebut sebagai game changer yang mengakhiri perbedaan data selama bertahun-tahun.