Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Seiring melandainya kasus covid-19 serta pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat pengusaha hotel di Bali mulai menaikkan tarif kamar hotelnya.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengungkapkan tingkat hunian hotel di Bali misalnya, sepanjang tahun 2022 angkanya mulai mendekati dengan kondisi normal tahun 2019.
"Kalau kita lihat tingkat hunian hotel di Bali mulai pulih, jika kita lihat sudah mendekati normalnya," ujar Ferry dalam acara Internal Property Market Briefing Q4 2022 secara virtual, Rabu (4/1/2023).
Berdasarkan data yang dipaparkan Ferry, sepanjang tahun 2019 tingkat hunian hotel di Bali selalu berada diangka 60%, sedangkan pada tahun 2020 ketika awal masuknya pandemi covid 19, pada bulan April tercatat hingga 0% dan baru mulai naik pada bulan Desember yang namun tingkat okupansinya hanya sekitar 20%.
Kondisi yang sama menyelimuti tahun 2021, yang mana kasus Covid 19 terus meningkat yang membuat pemerintah mengetatkan mobilitas masyarakat. Akan Tetapi pada tahun 2022 tepatnya mulai bulan April, tingkat hunian hotel di Bali berada diatas 20%, hingga pada bulan November lalu, tingkat huniannya sudah tembus 60%.
Ferry menjelaskan, kebangkitan tingkat hunian hotel di Bali itu turut mengerek tarif kamarnya. Bahkan sejak bulan Juli 2022, tarif kamar hotel sudah menyamai dengan harga pada bulan yang sama tahun 2018 dan tahun 2019.
Ferry mengungkapkan pada bulan Juli 2022, tarif kamar hotel yang ada di Bali rerata harga kamarnya sudah berada di USD100 permalam. Harga yang sama pada periode yang sama tahun 2018 dan 2019.
"Memang sekarang kita lihat tarif kamar hotel di Bali itu memang sudah kembali mahal lagi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2020 dan tahun 2021," sambungnya.
Lebih lanjut Ferry mengungkapkan sepanjang tahun 2022 pasar mancanegara yang mendominasi Bali berasal dari Australia dan Eropa, khususnya Inggris dan Prancis.
Kedepan, tahun 2023, menurutnya jumlah wisatawan asing maulun lokal diperkirakan bakal meningkat, mengingat Pemerintah Indonesia sudah mencabut status PPKM serta kebijakan yang sama untuk beberapa negara. (RRD)
