Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 masih memberikan dampak pada bisnis pusat belanja (mal). Setidaknya ada 84.000 pekerja di mal dalam bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belaja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menyebut, potensi PHK terjadi karena berhentinya operasional pusat perbelanjaan selama penerapan PPKM darurat.
Potensi akan menguat jika pembatasan masa kembali diperpanjang lagi. Kebijakan itu dinilai berdampak signifikan pada cash flow perusahan. Pemerintah sendiri sudah mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 Jawa dan Bali hingga 2 Agustus 2021 mendatang.
"Berdasarkan pengalaman efisiensi di pusat perbelanjaan itu hanya bisa maksimal 30 persen. Meskipun tutup tetapi harus ada minimal pekerja yang harus dipertahankan. Jadi efisiensi maksimal 30 persen. Jadi potensi yang dirumahkan ataupun di PHK itu 30 persen dikali 280 ribu berarti kurang lebih 84.000," ujar Alphonzus saat diskusi virtual, (27/7/2021).
Selama pembatasan masa, mal di dua kawasan itu harus ditutup. Meski begitu, biaya operasional tetap berjalan karena ada pembayaran gaji pekerja dan biaya listrik. Karenanya, untuk mengurangi beban keuangan, manajemen akan melakukan efisiensi di sisi sumber daya manusia (SDM).
