Azhfar Muhammad
Luhut mengaku pihak pemerintah bersama presiden telah membahas penerima bansos yang tidak memiliki KTP atau warga dengan kendala dari penyebaran wilayahnya.
"Tetap saja pokoknya mereka juga harus dapat. Mereka itu juga warga Indonesia dan kami sudah berintegrasi ke disdukcapil. Jika masih bermasalah nanti saya akan cek langsung untuk ditindak lanjuti, kita cari jalan keluarnya," pungkasnya.
Meskipun demikian Luhut mengaku pemerintah telah transparan dan meratakan penyebaran dan pendistribusian dana bantuan sosial agar berjalan dengan lancar. (NDA)
