Avirista M/Kontributor
"Rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya, dengan cara tadi, ada kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi. Karena sesudah mendapatkan PMP, KPK dulu pernah periksa disclaimer tidak bisa, baru diperbaiki hanya penyesuaian antara buku dan transaksi," tutur Mahfud.
Menurutnya, dana otonomi khusus yang dialokasi pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur sejauh ini diduga banyak dikorupsi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, sehingga membuat pemerataan pembangunan masih sulit diwujudkan di sana.
"Saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tapi banyak yang dikorupsi. Bayangkan Rp1.000,7 triliun, kalau dilihat perbandingan berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua," jelas Mahfud.
"Untuk Papua, itu mendapat Rp14,7 juta per penduduk. Papua Barat Rp10,2 juta per kepala, Kalimantan Timur, hanya Rp4,9 juta per kepala, Aceh Rp6,9 juta, NTT Rp4,2 juta. Jadi Papua itu, negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu, jangan main-main ini penegakan hukum, kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan seperti itu," pungkasnya. (FAY)
