Felldy Utama
IDXChannel - Komisi IX DPR mengambil langkah cepat menyusul isu dugaan bocornya data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI). Langkah itu berupa pemanggilan pihak BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku terkejut setelah mendengar isu tersebut. Menurut dia, sudah seharusnya pihak BPJS Kesehatan bisa menjaga kerahasiaan dari data penduduk itu.
"Kenapa? Karena setahu kami BPJS dalam paparan komisi IX sejak beberapa tahun terakhir mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang mereka miliki itu adalah sistem komputerisasi yang sangat aman. Sehingga data yang ada di dalam itu mestinya terpelihara dengan benar tidak bocor keluar," kata Saleh di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat (21/5/2021).
Dalam rangka meluruskan informasi tersebut, kata dia, Komisi IX akan mengusulkan bagaimana agar BPJS kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada komisi IX terkait dengan kebocoran ini.
"Sudah ada penjadwalannya. Jadi di jadwal rapat kita dengan mitra kerja Minggu ini sudah ada. Kita sudah panggil mereka untuk menjelaskan dan saya kira itu isu serius dikomisi IX," ujarnya.
Menurut Saleh, dalam rapat tersebut Komisi IX akan fokus kepada sejumlah hal. Mulai dari klarifikasi dari pihak BPJS Kesehatan itu sendiri hingga dampak pelayanan apabila isu tersebut benar adanya.
"Kenapa ini penting ditanya? karena data peserta BPJS itu kan sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar disitu. Kalau semuanya bocor datanya ke orang kan waduh bahaya. Jadi karena itu kita lihat bagaimana dampaknya keseriusan terkait itu," pungkasnya.
Dikabarkan sebelumnya, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah bocor dan dijual di forum online, termasuk data orang yang telah meninggal dunia.
Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang pertama kali mengungkap kebocoran data tersebut.
Data bocor itu meliputi informasi yang cukup lengkap dari para penduduk Indonesia.
Adapun informasi pribadi yang bocor meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan jumlah gaji juga termasuk di dalamnya.
Sejauh ini belum diketahui data bocor ini berasal dari instansi mana. Namun, berdasarkan unggahan yang bagikan @nuicemedia, dugaan menyebutkan data yang bocor tersebut dari BPJS Kesehatan.
Untuk membuktikan kebenaran data dari 279 juta, si pengunggah data bahkan memberikan sampel berisi 1 juta data penduduk Indonesia. Sampel tersebut diunggah ke laman berbagi file bayfiles, anonfiles, dan mega. (RAMA)
