Hasan hidayat
Adanya keluhan Dinas Sosial soal minimnya anggrana untuk verval, dirinya menyadari karena situasi dimnaa pada tahun 2021 hampir 86 persen anggaran direfokusing untuk penanggulangan Covid-19. Namun, dirinya memastikan di tahun 2022 pihaknya selaku budgeting sudah memprioritaskan agar verval bisa dilaksanakan selama empat kali dalam setahun.
"Kita sudah jadikan verval ini sebagai program prioritas Pemda. Kita penuhi semua kebutuhannya dimana sud dianggarkan sebesar Rp 4 miliar, dan kami ingin kualitas verval bisa mendalam dan sesuai dengan situasi di lapangan," ungkap Luthfi.
Ketika ditanya soal sanksi terkait adanya anggota dewan yang masuk dalam DTKS menerima bansos, Luthfi menjelaskan terkait persoalam ini masih rumor. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan dulu soal kebenarannya dengan para pihak yang punya kewenangan tentang penyusunan data.
"Kami akan mendalami teman-teman yang namanya tercatat dalam DTKS, mungkin namanya sama tapi orangnya beda. Kita bakalan evaluasi NIK-nya dulu. Kemudian yang ingin kita pelajari lebih dalam lagi, bagaimana proses itu bisa masuk," ujar Luthfi.
Dalam evaluasi ini, dirinya berharap bisa menjadi pelajaran untuk 5 nama anghota DPRD yang masuk dalam DTKS.
