Hasan hidayat
IDXChannel - Terdapat lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, Dinsos dapat mengoreksi secara keseluruhan agar data yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan.
Melalui fungsi DPRD sebagai pengawas kinerja eksekutif, Luthfi menegaskan dengan adanya kesalahan soal pendataan warga miskin ini menjadi tamparan keras pemerintah Kabupaten Cirebon.
"Kami sangat menyayangkan situasi ini bisa terjadi dan kami akan ngobrol bareng Bupati untuk memprioritaskan terkait dengan kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data di lapangan," ungkap Luthfi.
Ia mengatakan, verifikasi dan validasi data perlu segera dilakukan dan dipastikan semua DTKS benar-benar data riil sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementrian RI.
"Kami berharap teman-teman di Puskesos juga lebih teliti lagi dalam memverifikasi data-data DTKS," ujar Luthfi.
