AALI
9925
ABBA
294
ABDA
6725
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
199
ACST-R
0
ADES
3700
ADHI
845
ADMF
7600
ADMG
195
ADRO
2280
AGAR
358
AGII
1460
AGRO
1480
AGRO-R
0
AGRS
150
AHAP
71
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
805
AKSI
740
ALDO
1375
ALKA
358
ALMI
304
ALTO
226
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.13
-0.31%
-1.60
IHSG
6664.99
-0.42%
-28.41
LQ45
949.75
-0.34%
-3.19
HSI
24196.26
-0.77%
-187.06
N225
28318.54
0.69%
+194.26
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,305
Emas
836,242 / gram

Ada Puluhan Ribu PNS Terima Bansos, DPR Desak Data Kemiskinan Dikoreksi

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Jum'at, 19 November 2021 14:15 WIB
Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sebanyak 31.624 PNS menerima bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah.
Ada Puluhan Ribu PNS Terima Bansos, DPR Desak Data Kemiskinan Dikoreksi. (Foto: MNC Media)
Ada Puluhan Ribu PNS Terima Bansos, DPR Desak Data Kemiskinan Dikoreksi. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sebanyak 31.624 PNS menerima bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah. Angka tersebut didapatkan dari hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk lebih fokus dan membantu pemerintah daerah (pemda). Serta menjadi bagian dari pemecahan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS).

"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang," kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Wakil Ketua MPR RI ini mengaku prihatin lantaran kekeliruan data bansos masih saja terjadi pada bansos  yang bersifat reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, bansos tersebut berjalan rutin sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai.

Untuk itu, politikis PKS ini mengingatkan Mensos Risma agar lebih serius terkait verifikasi dan validasi (verivali) pendataan bansos. Pasalnya, sesudah menjabat hampir satu tahun, ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan validitas data. Termasuk ditemukannya 31.624 ASN yang ikut menerima Bansos.

"Setiap bulan Mensos melaporkan pembaruan DTKS. Setiap bulan pula dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS/TNI/Polri yang justru menerima bansos. Soal verivali DTKS memang tidak mudah, tapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi insya Allah masalah ini akan segera terselesaikan juga," ujarnya.

HNW mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, data terpadu ditetapkan oleh Mensos dan menjadi tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, menurut HNW, jika memang Risma yakin terdapat PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada pemda, agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh pemda.

Selain itu, sambung dia, dengan anggaran awal verivali tahun 2021 yang diberikan kepada Kemensos senilai Rp 1,2 triliun, maka Mensos Risma seharusnya bisa membuat terobosan.

"Misalnya, membuat sistem penghargaan berupa Dana Alokasi Khusus bagi Pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS/TNI/Polri, sehingga hal ini memotivasi Pemda untuk memvalidasi data bansos mereka dengan lebih baik lagi," tegas Hidayat.

Legislator Dapil DKI ini menambahkan, penting bagi Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini dan melakukan koreksi DTKS, sehingga kasus serupa tak lagi terulang di kemudian hari.

"Penting untuk di-follow up dari koreksi data bermasalah, agar tidak terus mengulangi masalah. Maka dengan kerjasama yang baik dengan Pemda, harusnya anggaran yang diterimakan kepada 31.624 PNS segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak covid-19, maupun yatim piatu akibat covid-19," pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD