Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sebanyak 31.624 PNS menerima bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah. Angka tersebut didapatkan dari hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.
Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk lebih fokus dan membantu pemerintah daerah (pemda). Serta menjadi bagian dari pemecahan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS).
"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang," kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).
Wakil Ketua MPR RI ini mengaku prihatin lantaran kekeliruan data bansos masih saja terjadi pada bansos yang bersifat reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, bansos tersebut berjalan rutin sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai.
Untuk itu, politikis PKS ini mengingatkan Mensos Risma agar lebih serius terkait verifikasi dan validasi (verivali) pendataan bansos. Pasalnya, sesudah menjabat hampir satu tahun, ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan validitas data. Termasuk ditemukannya 31.624 ASN yang ikut menerima Bansos.
