Diakui Dedi, pihaknya sudah menjalin komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari Dirlantas Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, termasuk dalam hal keamanannya. "Secure yang harus diperhatikan. Pelayanan harus jelas dan hati hati, tata laksana perkantoran, dan kenyamanan bekerja kuncinya," tegas dia.
Diakui Dedi, saat ini, masih ada sejumlah kabupaten dan kota yang belum memiliki roadmap digital yang disusun Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga sistem digitalisasi belum diterapkan optimal.
"Masih ada kabupaten dan kota yang belum membuat roadmap digital. Baru Kabupaten Bogor, Cianjur, Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Subang, Kota Banjar dan Kabupaten Purwakarta," ungkapnya.
Pihaknya mengaku siap memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota yang belum memiliki roadmap digital, agar PAD yang bisa diperoleh maksimal.
"Kami siap pendampingan. Roadmap tinggal di-ATM-kan (amati, tiru, modifikasi). Tidak harus banyak berdiskusi, tapi bagaimana banyak memberikan layanan dan implementasinya," tandas Dedi. (FHM)