Nia Deviyana
IDXChannel - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi terhadap berbagai regulasi, proses bisnis, dan kebijakan pengelolaan keuangan negara agar tidak menjadi bottleneck yang menghambat kinerja pemerintah.
Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan simplifikasi regulasi, proses bisnis, dan kebijakan harus didukung dengan modernisasi teknologi informasi seperti aplikasi SPAN dan SAKTI yang berfungsi sebagai enabler pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama DJPb. Namun, modernisasi juga wajib tetap memperhatikan sisi integritas.
"Regulasi dan kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus responsif dan solutif dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Being flexible does not mean compromising our integrity," ungkap Hadiyanto dalam seminar internasional dalam rangkaian acara Trustsury Festival 2022 dengan tema 'Ensuring Best Performance through Digitalization', dikutip Rabu (26/10/2022).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam menyampaikan DJPb telah memiliki IT blueprint sebagai dasar pengembangan sistem informasi dan teknologi dan masih dimungkinkan untuk disesuaikan sesuai perkembangan yang terjadi pada masa mendatang.
DJPb juga belajar dari berbagai negara untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi, salah satunya Korea, termasuk dalam pengembangan next generation SPAN yang direncanakan dapat selesai pada 2024.
Senior Manager of External Cooperation Division, Korea Fiscal Information Service (KFIS) Sangwook Nam menerangkan bahwa Korean Management Information System telah mulai dikembangkan sejak 1999 dengan menggunakan skema outsourcing kepada perusahaan swasta seperti Samsung dan LG.
Saat ini Korea Selatan tidak lagi menggunakan skema outsourcing untuk pengelolaan keuangan pemerintahnya. KFIS mengelolanya secara langsung dengan sistem yang dinamakan dBrain+. dBrain+ merupakan sistem manajemen informasi keuangan di mana seluruh proses keuangan dilaksanakan secara online dan seluruh informasi keuangan nasional telah terhubung dan dianalisis.
Dalam model expenditure dBrain+ diterapkan multilevel internal control dengan mengimplementasikan tiga tingkat pemisahan kewenangan dan beberapa langkah verifikasi. Kepatuhan pada perundang-undangan
adalah hal krusial.
Sangwook menegaskan bagaimana belanja pemerintah dijaga pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan.
"Pengeluaran mengacu pada pembayaran tunai, dan lain-lain dari Perbendaharaan Negara sesuai dengan anggaran belanja dan rencana pengelolaan dana," terangnya.
Pengalaman Australia juga serupa dengan penekanan pada penjaminan mutu. Tanggung jawab dan otorisasi tetap harus dapat diuji dalam mekanisme check and balances.
Adapun Uni Emirat Arab menggunakan teknologi terkini dalam pengelolaan keuangannya. Atase Keuangan RI di Abu Dhabi Boby Wahyu Hernawan menyampaikan inovasi pemerintah Uni Emirat Arab berupa identitas elektronik tunggal milik warga negara.
