Heri Purnomo
IDXChannel - Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta sejumlah isu penting dunia pelayaran harus dibereskan. Hal ini untuk memastikan kemajuan pelayaran ke depan. Salah satu yang harus didorong yakni sea and cost guard.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kehadiran sea and coast guard sebagai satu-satunya badan/Lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut merupakan keniscayaan yang harus segera diwujudnyatakan.
Pasalnya, kata Carmelita, di Indonesia saat ini sea and cost guard belum memiliki kepastian keberadaannya. Hal tersebut lantaran adanya tumpang tindih aturan dalam penjagaan laut dan pantai di Tanah Air.
"Kami mengapresiasi Langkah yang telah dilakukan sejauh ini, namun kami mengajak pemerintah dan semua pihak untuk melakukan akselerasi atas hal ini. Namun ini harus benar-benar terwujud," kata Carmelita dalam acara Indonesia Maritime Expo (IME) 2023, Selasa (17/10/2023).
Carmelita mengatakan bahwa di tahun 2045 sektor maritim akan mejadi pilar pembangunan dan didorong agar lebih berkontribusi bagi perekonomian nasional. Namun, untuk mewujudkan tersebut dibutuhkan langkah-langkah besar dan strategis yang harus dilakukan saat ini.
Dia mengatakan, pemerintah menargetkan, ekonomi maritim agar bisa berkontribusi 8,4 persen terhadap PDB nasional pada 2025, dan didorong menjadi 10,5 persen terhadap PDB nasional pada 2035.
Pada tahun 2045 mendatang, lanjutnya, sektor ekonomi maritim ditarget dapat berkontribusi mencapai 12,5 persen terhadap PDB nasional.
Oleh karenanya, Carmelita juga mendorong pemerintah ke depan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pro maritim yang baik yang sudah dilakukan negara-negara maju lainnya.
"Misalnya soal tax, soal pembiayaan, ini kan kita bisa tinggal lihat di negara-negara maju maupun negara tetangga yang memang sudah lebih baik dari kita," tutup Carmelita.
(NIY)
