Atikah Umiyani/MPI
"Kenapa kita harus membebek pada kemauan pihak asing kalau ujung-ujungnya PLN atau masyarakat juga yang dirugikan. Kita kan negara yang berdaulat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyat, jadi tidak boleh berlaku seperti inlander, yang mau saja dicocok-hidung oleh pihak lain," tegas Mulyanto.
Mulyanto juga mengingatkan Pemerintah bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan program ketahanan energi yang menguntungkan rakyat dan negara, serta tidak bisa ditekan oleh VOC gaya baru.
Untuk diketahui, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengakui mendapat tekanan internasional untuk segera mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia sebelum tahun 2030.
Namun ia meminta, agar aset PLTU tersebut dihitung dan diganti dengan cash. Program Just Energy Transition Partnership (JETP), G20 memiliki komitmen pendanaan sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (kurs Rp 15.100) untuk pensiun dini PLTU. (TSA)
