Carlos Roy Fajarta Barus
"Jadi masing-masing kementerian dan lembaga memiliki wewenang masing-masing. Harus ada deteksi cepat. Jika ada orang per orang tidak menjalankan tugasnya, karena ada oknum tersebut perlu diungkapkan ke publik. Sehingga ada pertangungjawaban dan bisa dikenakan sanksi," tutur Melki.
Namun demikian ia menyebutkan pentingnya sosialisasi peraturan karantina agar ditaati oleh PPLN sehingga sistem pencegahan Covid-19 di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
"Saat PPLN datang harus langsung di sosialisasikan perihal ketentuan karantina. Prosesnya harus sesuai peraturan yang berlaku. Terkait permainan karantina kesehatan untuk PPLN ini akan kami awasi terus di Komisi IX DPR," tegas Melki Laka Lena.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengusulkan agar bagi PPLN yang sudah menjalani proses karantina dan tidak bergejala hasil tes Covid-19 kembali positif maka diperlukan second opinion tes kedua di laboratorium yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Perlu di investigasi perihal permainan karantina harus didalami dan ditelusuri menyangkut integritas. Apabila temuan tersebut benar, maka ada pelanggaran, harus ada sanksi tegas terhadap pihak terkait. Untuk menghindari hal serupa terjadi, Satgas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan diijinkan second opinion dengan tes kedua atas keinginan yang bersangkutan di lab yang sudah ditunjuk pemerintah," kata Rahmad Handoyo.
