AALI
9650
ABBA
222
ABDA
5500
ABMM
2140
ACES
775
ACST
160
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
755
ADMF
8000
ADMG
170
ADRO
2720
AGAR
316
AGII
2000
AGRO
660
AGRO-R
0
AGRS
120
AHAP
55
AIMS
256
AIMS-W
0
AISA
140
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1425
AKRA
960
AKSI
284
ALDO
820
ALKA
298
ALMI
290
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/07/01 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
519.46
-1.84%
-9.76
IHSG
6794.33
-1.7%
-117.25
LQ45
974.33
-1.78%
-17.61
HSI
0.00
-100%
-21996.89
N225
25935.62
-1.73%
-457.42
NYSE
0.00
-100%
-14599.59
Kurs
HKD/IDR 1,904
USD/IDR 14,960
Emas
863,215 / gram

PPLN Jadi Biang Keladi Kasus Covid-19 Varian Omicron Tinggi di Jakarta dan Riau

ECONOMICS
Muhammad Refi Sandi/MPI
Selasa, 18 Januari 2022 08:12 WIB
BNPB sebut PPLN jadi alasan kasus Covid-19 di wilayah Jakarta dan Riau tinggi.
PPLN Jadi Biang Keladi Kasus Covid-19 Varian Omicron Tinggi di Jakarta dan Riau
PPLN Jadi Biang Keladi Kasus Covid-19 Varian Omicron Tinggi di Jakarta dan Riau

IDXChannel - Laju penyebaran kasus Covid-19 terutama varian Omicron di Jakarta dan Riau mengalami lonjakan. Kepala Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan karena kedua wilayah tersebut ada pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

"Kemudian yang kenaikan daerah-daerah itu dijadikan tempat kedatangan luar negeri. Jakarta, karena ada PPLN, Riau karena ada PPLN, seperti itu," kata Suharyanto kepada awak media di Gedung Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/1/2022).

Suharyanto berencana memisahkan data kasus varian Omicron akibat PPLN dengan non-PPLN atau transmisi lokal. 

"Itu DKI juga sudah disarankan bahwa ini kan banyak masuk DKI gara-gara PPLN, nanti akan dipisahkan yang lokal dengan PPLN," ucapnya.

"Jadi nanti dipisahkan. Karena memang kepala daerah minta supaya assessment wilayah penilaian level di wilayah itu kasus Covidnya jangan dijadikan satu dengan kedatangan PPLN," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Suharyanto mengatakan bahwa aturan saat ini sudah ketat termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali akan dievaluasi setiap minggu.

"Ini sudah ketat, masuk sudah di karantina. PPKM sekarang berlaku untuk Jawa-Bali satu minggu akan dievaluasi. Untuk luar Jawa masih disarankan dua minggu," tuturnya.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD