Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dalam sidang Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, ada tujuh fraksi yang sudah menyetuji perubahan RUU IKN tersebut. Sedangkan satu praksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menolak disahkannya RUU tersebut.
"Berdasarkan laproan komisi II DPR RI bahwa terdapat tujuh fraksi, yaitu fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU tentang perubahan atas UU No 3/2022 tentang IKN untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi UU," kata Dasco dalam Sidang Paripurna, Selasa (3/9/2023).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyambut baik disahkannya RUU IKN menjadi UU IKN. Sebab RUU ini nantinya akan memperkuat posisi Badan Otorita sebagai motor pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta ke IKN.
"Mari kita siapkan masa depan yang gemilang setelah disahkan UU IKN ini," ujar Suharso dalam pidatonya.
